MALANG, harianlenteraindonesia.co.id
DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (11/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui juru bicara Sih Purwaningtyastuti, SH menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang realistis dan berpihak pada masyarakat.
Ia menyoroti target pendapatan daerah sebesar Rp4,97 triliun, termasuk proyeksi pendapatan RSUD Ngantang senilai Rp4,8 miliar yang dinilai masih perlu penjelasan terkait potensi realisasinya.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sih Purwaningtyastuti, Kamis (11/9/2025).
Sementara itu, gabungan Fraksi PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, serta Fraksi Gabungan (PKS, Hanura, dan Demokrat) melalui juru bicara Fakih Pilihan, menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 harus berbasis kinerja, bukan sekadar pencatatan angka pendapatan dan belanja.
Menurut Fakih, struktur APBD perlu menggambarkan capaian pembangunan, kondisi ekonomi, hingga aspirasi masyarakat.
“APBD harus mampu memberikan gambaran jelas tentang sasaran pembangunan yang hendak dicapai, serta bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih rinci, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti dasar penyusunan RAPBD 2026 yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Kabupaten Malang.
Fakih mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan asumsi anggaran, sebab penandatanganan nota kesepakatan dilakukan sebelum Presiden menyampaikan Nota Keuangan APBN 2026 yang memproyeksikan Dana Transfer Daerah turun hingga 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menyusun rencana anggaran yang lebih rasional dan tidak over estimate,” jelas Fakih.
Golkar juga mengkritisi rencana pendapatan daerah tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp4,97 triliun, naik 2,37 persen dibanding APBD induk 2025. Dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp1,22 triliun.
Fakih menilai target tersebut terlalu optimistis, mengingat realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dari sektor retribusi, selalu jauh dari target.
Berdasarkan evaluasi, kinerja sejumlah OPD penghasil seperti Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Perumda Jasa Yasa, BPR Artha Kanjuruhan, hingga Dinas Perikanan, menunjukkan tren yang belum maksimal.
“Jika target tidak realistis, maka pada akhir tahun anggaran bisa saja berujung defisit. Kami minta ada strategi konkret agar PAD benar-benar bisa tercapai,” tegasnya.
Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti perlunya strategi memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah dan penguatan peran BUMD, sejalan dengan lima prioritas pembangunan 2026, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM, tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan ketertiban dan ketangguhan masyarakat, serta pemerataan infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan penting sebelum DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas detail postur APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.(M,yus)
