BANYUWANGI, harianlenteraindonesia.co.id
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Kamis (22/06/2023).
Rapat paripurna mengikuti Pandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir dalam rapat paripurna Wakil Bupati Banyuwangi, H.bSugirah, Sekretaris Daerah, H. Mujiono, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Lurah
Tujuh fraksi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempertahankan opini Wajar Tanpa Perlu (WTP) dari BPK RI untuk sebelas tahun atas laporan keuangan daerah (LKPD). Namun masih ada beberapa catatan dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya.
Pandangan umum diajukan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan juru bicaranya, Anita Rani menyampaikan bahwa berkaitan dengan pendapatan asli daerah, fraksi PKB mengapresiasi kinerja eksekutif dalam memenuhi target PAD sebesar Rp. 516,7 milyar atau 98,11 persen.
Namun demikian, dari sisi pendapatan retribusi daerah, eksekutif hanya dapat merealisasikan sejumlah Rp. 42,98 milyar atau 58,2 persen dari target Rp. 73,8 milyar. jika dilihat dari pendapatan retribusi tahun lalu terjadi penurunan secara signifikan. Begitu pula dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terealisasi sebesar Rp. 22,40 milyar dari target Rp. 25 milyar. dua pos pendapatan ini konsisten setiap tahun tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.
“Fraksi PKB melihat bahwa eksekutif kurang sungguh-sungguh mengoptimalkan pendapatan daerah di dua pos tersebut,” ujar Anita Rani dihadapan rapat paripurna.
Realisasi belanja daerah anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,91 trilyun atau 92,61 persen dari alokasi anggaran Rp. 3.148 trilyun. realisasi tertinggi adalah pada urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar 101,58 persen dan realisasi terendah adalah urusan pemerintahan bidang sosial sebesar 59,38 persen.
Realisasi anggaran yang masih timpang tersebut menunjukkan adanya kelemahan penerapan rencana strategi anggaran serta realisasi anggaran pada kurva waktu satu tahun anggaran yang telah diputuskan dalam APBD.
Fraksi PKB mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi kedepan lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat menggerakkan seluruh OPD agar mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga program-program yang langsung dapat dirasakan masyarakat Banyuwangi dapat terealisasi dengan baik.
Pandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Emy Wahyuni Dwi lestari menyampaikan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp. 3,5 trilyun, ternyata belum sepenuhnya memenuhi ekspektas. Hal ini tampak dari outcome nya berupa, capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya naik tipis dari 4,09 persen di tahun 2021, menjadi 4,43 persen di tahun 2022. Padahal pertumbuhan ekonomi 38 kabupaten/kota di jatim tahun 2022 kemarin rata-rata sudah mencapai 5,34 persen. artinya kinerja perekonomian Banyuwangi masih dibawah kinerja perekonomian kab/kota sejawa timur.
Perlu diketahui bersama bahwa peran konsumsi rumah tangga masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tersebut sebesar 65,95 persen. sedangkan konsumsi pemerintah daerah melalui belanja APBD hanya menyumbang sebesar 6,14 persen.
”Dengan demikian penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar Banyuwangi sebesar 4,43 persen itu, berasal dari belanja masyarakat, bukan belanja dari APBD, sisanya berasal dari konsumsi lembaga belanja lainnya, ” ucap Emy dihadapan rapat paripurna.
Inflasi membumbung tinggi, dari 1,59 persen di tahun 2021, menjadi 6,06 persen di tahun 2022. Pengobatan inflasi ini tentunya berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat dalam membelanjakan penghasilannya. Sehingga kapasitas pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen tersebut menjadi kurang bermanfaat bagi sebagian besar rakyat. Karena angka inflasinya jauh diatas angka pertumbuhan ekonomi daerah.
Tingkat Respons Terbuka (TRT) di Banyuwangi tahun 2022 mencapai 5,29 persen atau setara dengan 49.129 orang respons. Bila dibandingkan dengan kabupaten terdekat di tahun yang sama, tingkat respons terbuka di Kabupaten Jember hanya 4,06 persen. Kabupaten Bondowoso sebesar 4,32 persen, Situbondo sebesar 3,38 persen dan Lumajang sebesar 4,97 persen.
”Jumlah penduduk miskin di Banyuwangi tahun 2022 telah turun dari 8,07 persen tahun 2021, menjadi 7,51 persendi tahun 2022. Namun bila kita cermati data penduduk miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos, maka terdapat angka sebesar 43,7 persen atau setara dengan 757.148 orang miskin yang ada di Banyuwangi,” ungkapnya.
Capaian realisasi PAD mengalami penurunan, dari Rp. 520 milyar di tahun 2021, menjadi Rp. 516,7 milyar di tahun 2022. Hal ini mengakibatkan ketergantungan fiskal daerah dari APBN semakin membesar, yaitu semula 83,6 persen menjadi 84,0 persen. tentu kondisi ini tidak sejalan dengan kebijakan keuangan yang telah digariskan oleh eksekutif di tahun 2022.
Pandangan Umum Fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Sri Utami Faktuningsih menyampaikan, bahwa secara normatif Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, telah tepat waktu disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Juni tahun 2023,
Hal ini merupakan nilai positif terhadap pemenuhan jadwal waktu yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perencanaan Anggaran Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Fraksi Golkar Hanura, memberikan apresiasi kepada Eksekutif bahwa terjadi kenaikan PAD dari tahun, terlebih pada tahun ini PAD mencapai lebih dari seratus persen. Namun demikian realisasi pendapatan dari retribusi yang kurang dari target patut mendapat perhatian. Mohon penjelasan tambahan, mengapa hal ini terjadi, mengingat 2 (dua) tahun ini pendapatan asli daerah tersebut merupakan “potensi pendapatan” yang masih besar peluangnya untuk terus digali,” ucap Sri Utamai Faktuningsih.
Fraksi Golkar-Hanura juga memberikan penghargaan kepada Eksekutif, bahwa telah melaksanakan penghematan pada daerah belanja. Di sisi belanja barang dan jasa terjadi penghematan yang signifikan, sehingga bantuan merasa perlu memberikan penguatan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap melaksanakan penghematan-penghematan yang sekiranya memang bisa hemat.
”Kami Fraksi Golkar-Hanura memohon penjelasan tambahan atas terjadinya defisit sebesar 91,11 miliar rupiah, mengingat jumlah ini cukup signifikan,” ujarnya.
Dengan SILPA yang cukup signifikan ini, Fraksi Golkar Hanura berpendapat bahwa kegiatan yang perlu menjadi fokus pemulihan ekonomi adalah pada program-program pemberdayaan masyarakat, hal inilah yang menjadi harapan besar bahwa kita di Banyuwangi, masih bisa bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi Pasca Pandemi.
Setelah empat fraksi lainnya menyampaikan Pandangan Umum, rapat paripurna dewan dinyatakan selesai dan ditutup dan selanjutnya DPRD banyuwangi akan menjadwalkan kembali rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas fraksi PU.
