Kabupaten Malang, harianlenteraindonesia.co.idKabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) mulai menyiapkan strategi baru dalam pembangunan infrastruktur. Tak lagi dilakukan secara parsial di berbagai titik, pembangunan ke depan akan difokuskan melalui konsep koridor terpadu dengan menyasar kawasan yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengatakan pola baru tersebut mengedepankan pembangunan berbasis lokasi prioritas (lokpri). Tujuannya agar proyek infrastruktur dapat diselesaikan secara menyeluruh sehingga manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.
“Kami membuat konsep koridor terpadu supaya pekerjaan kami fokus dan tuntas. Artinya, proyek-proyek harus memperhatikan lokasi prioritas,” ujar Khairul, yang akrab disapa O’ong, Rabu (5/8/2026).
Ia menambahkan, kawasan selatan Kabupaten Malang menjadi fokus awal karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penataan infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil produksi sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.
Sebagai langkah awal, ruas Jalan Kepanjen–Pagak ditetapkan sebagai proyek percontohan penerapan konsep koridor terpadu. Penanganan jalan tersebut ditargetkan terhubung hingga Jalur Lintas Selatan (JLS).
“Ruas yang menjadi pilot project itu Jalan Kepanjen–Pagak. Jalan tersebut harus tuntas sampai JLS. Karena itu kami sasar terlebih dahulu melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD),” tambahnya.
Untuk mendukung program tersebut, DPUBM mengusulkan anggaran sekitar Rp60 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan kualitas sekaligus pelebaran ruas Jalan Kepanjen–Pagak, sedangkan pembangunan drainase dan infrastruktur pendukung lainnya direncanakan menggunakan APBD Kabupaten Malang.
O’ong menjelaskan, konsep koridor terpadu diterapkan agar pembangunan tidak lagi tersebar di banyak lokasi tanpa penyelesaian yang optimal. Dengan keterbatasan anggaran daerah, pemerintah memilih memusatkan investasi infrastruktur pada kawasan strategis yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar.
“Kalau ada lokasi prioritas ketahanan pangan, maka yang kami tangani bukan hanya satu ruas jalan, tetapi seluruh infrastruktur penunjang di kawasan tersebut, mulai jalan desa, jalan kabupaten, hingga dukungan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan konsep tersebut juga mengedepankan kolaborasi lintas perangkat daerah. DPUBM akan bersinergi dengan organisasi perangkat daerah lain agar pembangunan infrastruktur selaras dengan potensi kawasan yang dikembangkan.
“Misalnya lokasi prioritas ketahanan pangan, kami akan bersinergi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) serta dinas terkait lainnya agar pembangunan dilakukan secara terpadu,” pungkasnya. (M.yus)
