Banyuwangi –harianlenteraindonesia.co.id Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mendorong percepatan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) atau jalur Pantai Selatan (Pansela).
BPK RI datang ke Banyuwangi dan mempertemukan beberapa pihak agar proyek strategis nasional itu bisa segera dilanjutkan.
Rapat koordinasi (rakor) kelanjutan pembangunan JLS berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Jumat (24/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh pimpinan pemeriksaan keuangan negara VII Slamet Edy Purnomo, pimpinan pemeriksaan keuangan negara III Akhansul Khaq dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Rapat juga dihadiri Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT. Jasa Marga M. Agus Setiawan, Kepala Divisi SPI PT. Perkebunan Nusantara III Herry Nurudin.
“Pansela ini termasuk Program Strategis Nasional (PSN), karenanya kami dari BPK dalam posisi turut mendukung dengan memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa kita jalankan dengan baik,” terang Edy.
Edy menjelaskan, kendala pembangunan JLS di ruas Banyuwangi – Jember terkait masalah teknis dan kebijakan. Salah satunya terkait proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS.
Edy menyebut, proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati bukan hal yang mudah karena melibatkan banyak pihak.
Bupati Banyuwangi Ipuk berharap dorongan dari BPK bisa mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap kedua. Kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, wisata, program-program pemerintah pusat. Utamanya program ketahanan pangan.
“Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Penulis: Aji
