Malang, harianlenterainfonesia.co.id Ratusan supir angkutan kota terdampak transjatim yang tergabung dalam Front ASAM (Front Aliansi Sopir Angkutan Malang) menegaskan bakal turun jalan apabila kesepakatan yang tertuang dalam notulen Audiensi dengan Dishub Jatim beberapa waktu lalu tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan.
Menurut Koordinator lapangan Front ASAM,Bambang Kurniawan yang di dampingi seluruh anggota ASAM,dalam jumpa persnya diarea dalam terminal Arjosari Malang (3/8/27) menegaskan
“Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa kami menolak pertemuan yang dilaksanakan oleh Dishub Jatim hari ini di hotel Haris kota Malang,karena hal ini diluar dari kesepakatan tertulis dalam notulensi hasil pertemuan dengan pihak Dishub Jatim,di Surabaya (29/7/27).
Pertemuan di hotel tersebut,bukan menjadi solusi untuk supir angkutan terdampak,namun lebih pada subtansi sosialisasi penerima manfaat dari Transjatim,tentu hal ini sangat bertetanggan dengan sikap dari Front ASAM sebagai pihak yang terdampak secara ekonomi akan kehadiran program tersebut.
Sekali lagi kami tegaskan,Front ASAM tidak menolak adanya transjatim hanya saja kami meminta semua berjalan sesuai dengan kesepakatan yang pihak Dishub Jatim sudah buat sendiri yang ada dalam notensi,terutama pada point membuat membuat kajian ulang trayek trasjatim koridor 1 dan 2 dengan melibatkan supir angkutan terdampak.
Selanjutnya adalah tuntutan kami untuk meminta Insentif Pajak Pendapatan atau menerima usulan dari DPD Organda Jawa Timur agar alokasi minimal 2% dari insentif pajak pendapatan (baik tingkat Kota maupun Kabupaten) dialihkan untuk program pemberdayaan dan kesejahteraan sopir angkot dan anggaran tersebut bisa masuk dalam APBD kota maupun provinsi Jatim,hingga memiliki kekuatan dan landasan hukum yang jelas.
Kami juga meminta agar steakholdrer dari Pemkot Malang dan Provinsi Jatim,terutama dari Dinas Perhubungan mengakomodasi tuntutan para supir terdampak melalui pertemuan yang lebih intensif dan serius. Apabila hal ini tidak segera mendapat perhatian Pemkot Malang ataupun Dishub,maka kami Front ASAM akan melakukan aksi turun jalan (demonstrasi) besar-besaran di kota Malang” Tegasnya.
Sementara itu Kuasa hukum dari Front ASAM yang berasal dari organisasi ADRONE,Paulus Gading,mengatakan
“Kami masih mendorong agar masalah ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah,tetapi kalau memang harus ada penyelesaian secara hukum kami juga sudah siap untuk melakukan tuntutan” Pungkasnya.(M.yus)
