Banyuwangi, harianlenteraindonesia.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Banyuwangi tahun 2024 ditargetkan mengalami kenaikan Rp. 620 miliar.
Dalam rapat yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakati kenaikan target PAD, Jumat (2/8/2024).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi sekaligus Pimpinan Banggar Ruliyono, S.H., menerangkan, peningkatan PAD tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan kemampuan, kemandirian daerah, serta memperkuat struktur penerimaan daerah.
Menurutnya, kata dia, masih ada beberapa potensi yang belum tergali untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Diantaranya, membuat badan usaha daerah aneka usaha yang memproduksi air minum kemasan, juga memaksimalkan aset.
“Mencegah potensi defisit anggaran dan sekaligus untuk meningkatkan PAD, kita juga memberikan masukan agar Pemda segera mengalihkan saham tambang emas di PT. Merdeka Cooper Gold menjadi Dana Abadi,” terangnya.
“Seluruh saham yang nantinya dijual kemudian didepositokan ke bank pemerintah sebagai dana abadi dan bunganya bisa menjadi penerimaan daerah dalam bentuk PAD. Saya percaya bahwa pengalihan saham Pemkab Banyuwangi di PT. MCG ke Dana Abadi adalah langkah yang tepat dan strategis,” asumsinya.
“Dana tersebut tidak akan habis, bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang masyarakat dan akan membantu menciptakan lebih banyak peluang serta manfaat bagi anak cucu kita,” urainya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi sekaligus Ketua TPAD Ir. Mujiono, membenarkan bahwa Dewan mendorong Pemda untuk meningkatkan PAD berdasarkan potensi dan perkembangan yang ada.
“Target PAD kita naikkan dari semula Rp. 605 miliar menjadi Rp. 620 miliar,” tutur Mujiono.
Upaya yang ditempuh untuk mendongkrak PAD, kata Ketua TAPD Mujiono, diantaranya memaksimalkan pengelolaan aset daerah, optimalisasi pajak parkir, pajak hotel, restoran, serta pajak jaringan internet yang selama ini masih belum tergali.
“Akan kita maksimalkan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui tax monitor,” tegasnya.
Penulis: Aji
