Malang, harianlenteraindonesia.co.id Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Walikota Malang pada APBD 2025,diwarnai dengan 5 fraksi yang Abstain yakni Fraksi PKB,Fraksi PKS, Fraksi Golkar,Fraksi Damai dan Fraksi gabungan Nasdem/PSI,agenda Paripurna sendiri dilaksanakan (27/7/26) diruang Paripurna,lantai 3,kantor DPRD kota Malang.
Selain itu rapat paripurna juga diwarnai dengan aksi Walkout,salah satu anggota Dewan dari Fraksi PKB,Arief Wahyudi,menurutnya aksi ini dilakukan sebagai bentuk penekanan pada Pemkot Malang agar lebih serius dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun kota Malang.
Sementara itu,Wakil Walikota Malang,Ali Muthohirin,dalam door stop usai agenda sidang mengatakan jika sikap abstain 5 fraksi tersebut tidak berpengaruh pada jalannya pemerintahan di kota Malang,namun menjadi langkah politik yang menjadi pukulan psikologis dan moral birokrasi.Hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk Pemkot.
“Adanya abstain dalam sidang paripurna kali ini untuk kami dipihak Pemerintah Kota Malang bukan sebuah persoalan.
Kami anggap itu sebagai bentuk penolakan yang menjadi bagian dari evaluasi. Poin pentingnya adalah seluruh fraksi telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depan,
Kita meminta seluruh rekomendasi dari semua Fraksi untuk ditindaklanjuti juga setiap poin akan diberi catatan khusus yang akan dikoordinasikan oleh Sekda untuk menjadi bahan evaluasi setiap OPD,
Terutama masalah tingginya angka silpa dan kekosongan jabatan.
Kami mengakui,adanya kekosongan di 79 jabatan yang terjadi lingkungan Pemkot Malang dan hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi resmi yang telah disampaikan hampir seluruh fraksi dalam sidang” Paparnya.(M.yus)
