Banyuwangi –harianlenteraindonesia.co.id ntah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) kembali mendapatkan kesempatan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor RDTR yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN bertempat di RR, Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Jakarta, Rabu (30/7/25).
Rakor tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana dan dihadiri oleh Kementerian atau Lembaga terkait.
Dinas PUCKPP Banyuwangi turut serta mengawal RDTR. Yang diajukan meliputi RDTR wilayah perencanaan Gambiran, RDTR kawasan strategis Bandara Banyuwangi, dan RDTR wilayah perencanaan Tegalsari.
Pada rakor tersebut, Pemkab Banyuwangi dipimpin oleh Wakil Bupati Mujiono bersama dengan Wakil Ketua III DPRD Banyuwangi, Ruliyono, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Ilham Juanda, dan didampingi oleh SKPD terkait.
Adapun yang hadir dari Dinas PUCKPP yakni, Plt Kepala Dinas, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Kabid Tata Ruang, Bayu Hadiyanto, dan Fungsional Penataan Ruang.
Rakor lintas sektor tersebut merupakan upaya konkret Pemkab dalam percepatan penyelesaian RDTR di Kabupaten Banyuwangi.
Plt. Kepala Dinas PUCKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono melalui Kabid Tata Ruang, Bayu Hadiyanto menjelaskan kepada jurnalis Media Lentera Indonesia, Kamis (31/7), rapat lintas sektor ini bertujuan untuk dikeluarkannya persetujuan subtansi dari Kementerian ATR/BPN sehingga itu menjadi dasar untuk terbitnya Peraturan Bupati tentang rencana detai tata ruang dengan pembahasan 3 rencana detail tata ruang ini.
“Nanti kedepannya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memiliki tambahan 3 Perbup untuk RDTR dan sebelumnya sudah ada 6 RDTR yang sudah di kita Perbupkan,” ungkap Bayu.
“Harapannya nanti mendapatkan Perbup RDTR lagi tambahan 3, yang sebelumnya 6 sehingga nanti proses perizinan ini akan dimudahkan jika RDTR ini terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS),” pungkas Bayu.
Penulis: Aji
