DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota 2023 Serta Usulan 3 Raperda

  • Whatsapp

Depok, harianlenteraindonesia.co.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2023.Rapat Paripurna diadakan di ruang paripurna jalan Boulevard GDC Kota Depok, Kamis (28/3/24).

Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra dalam sambutannya mengatakan, rapat Paripurna yang digelar dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Depok Tahun 2023 dengan agenda, Raperda Kota Depok tahap pertama Propemperda
(Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2024, pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda Kota Depok dan Jawaban Walikota Depok atas Pandangan Umum fraksi-fraksi.

LKPJ yang di sampaikan wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono disertakan juga adanya tiga (3) Raperda yang dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah Kota Depok yang masuk dalam program-program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)
Kota Depok tahun 2024.

Adapun Propemperda tersebut yaitu, rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman dan rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan serta rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan cagar budaya.

Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, pada penyampaiannya
terkait usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman disampaikan, bahwa ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Depok nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan dan Retribusi pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan lagi dengan dinamika dan kebutuhan peningkatan pelayanan pemakaman.

Di sisi lain dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat dari jenis retribusi jasa umum telah dicabut dan tidak lagi dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kota Depok.

Terkait terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan, pemerintah Kota Depok, dalam mengatur terkait penyelenggaraan keolahragaan telah menetapkan Peraturan daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan olahragaan dengan terbitnya undang-undang nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang dimaksud.

Penyesuaian pengaturan tersebut terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan adalah dalam rangka mewujudkan kesadaran kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah Kota Depok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas dan potensi kepemudaan di tingkat daerah.

Mewujudkan sistem keolahragaan yang efektif melalui peningkatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan peran kepemudaan untuk koordinasi yang lebih efektif.

Terkait terhadap tentang pengelolaan cagar budaya dapat disampaikan, bahwa hal yang paling berdasarkan penyusunan raperda ini adalah dengan semakin pesatnya pembangunan di Kota Depok yang berpengaruh terhadap kelestarian benda bangunan struktur situs dan kawasan cagar budaya.

Cagar budaya di Kota Depok merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional di Kota Depok terhadap benda struktur dan bangunan yang bernilai sejarah cukup banyak.

Berdasarkan penelusuran melalui website sistem registrasi Nasional Cagar Budaya terdapat 23 cagar budaya yang ada di kota Depok, sepuluh (10) diantaranya registrasi secara nasional namun eksistensi benda struktural dan bangun tersebut masih belum terkelola dengan baik sehingga perlindungan.

Lanjut,Imam Budi Hartono disampaikannya, pengembangan dan pemanfaatan masih belum konferensif, memperhatikan beberapa hal tersebut maka besar harapan pihaknya atas ketiga rancangan Perda ini dapat diterima oleh DPRD kota Depok sehingga dapat di segera menempuh proses pembahasan.

Imam menambahkan, adanya usulan atas ketiga Perda tersebut, peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan segera dapat disetujui.(joh).

Pos terkait