Mantan Pj Desa Totoran, Diduga Realisasikan Banprov Jabar Tak Sesuai Juknis

  • Whatsapp

INDRAMAYU, harianlenteraindonesia.co.id

Untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa agar mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah pusat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) melalui anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2021 sebesar Rp.22,5 juta rupiah dari jumlah keseluruhan Rp.130 juta rupiah yang dikucurkan melalui rekening desa masing-masing.

Namun, lain halnya yang terjadi di Desa Totoran Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Penggunaan dana Banprov tahun 2021 yang mana salah satunya diperuntukan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAD) sebagaimana sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Desa, diduga Oknum Pjs Kuwu tidak menyalurkan dana tersebut kepada oknum perangkat Desanya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu perangkat Desa Totoran inisial (L) bahwa terkait tambahan penghasilan dana Banprov tahun 2021 ini, dirinya mengaku tidak pernah menerima. “Tidak pernah dapat, cuma dari Siltap saja.”Tutur L pada Selasa melalui pesan singkat.(16/11/2021).

Diketahui pada tanggal 15 Januari – tanggal 16 Agustus 2021 inisial N menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kuwu Desa Totoran.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, mantan Pjs Kuwu Desa Totoran, N mengatakan bahwa untuk tambahan penghasilan aparatur perangkat desa sudah diterima oleh semua perangkat desanya yang mana penyalurannya ditransfer melalui rekening atas nama masing-masing perangkat desa. “Perangkat desa mendapatkan penghasilan tambahan dari banprov, ditransfer ke rekening masing-masing adapun besarannya ada di RKB.” Kata N mantan PJ diruangan Kantor Kecamatan Pasekan pada Kamis (19/21/2021).

Pos terkait