Depok, harianlenteraindonesia.co.id
Koordinator Forum Penyelamat Pendidikan Kota Depok,Wido Pratikno mengatakan, pihaknya akan terus berjuang, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas anak didik yang belum mendapatkan sekolah.
“Anak didik itu tanggung jawab Negara dan Negara itu siapa saja,? Presiden, Gubernur dan Walikota. Maka itu Walikota harus bertanggung jawab terhadap anak-anak didik yang tidak bisa sekolah.”
Lanjut Wido Pratikno dikatakannya, biaya sekolah di swasta mahal. “Omong kosong itu Indonesia emas 2045 kalau rakyatnya nggak bisa bersekolah.”ungkapnya di Tenda Prihatin saat unjuk rasa di DOS (Depok Open Space), Senin (22/7/24).
Amanah konstitusi undang-undang, bahwa pendidikan 12 tahun tanggung jawab Negara.Menurutnya,mahal biaya pendidikan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dapat menjadi pemicu seorang anak berniat melakukan tindak kejahatan,contoh mencuri,jelasnya.
Unjuk rasa di gelar dengan mendirikan Tenda Prihatin diarea DOS (Depok Open Space) jalan Margonda Raya, sebagai wujud rasa kecewa dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2024.
Wido Pratikno berharap,pada harapannya Walikota Depok dapat membantu warga Depok bisa masuk sekolah dan jangan ada warganya sampai tidak masuk sekolah,tandasnya.(joh).
