Banyuwangi, harianlenteraindonesia.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan rapat koordinasi (rakor) percepatan Government Technology (GovTech) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) beserta seluruh kepala SKPD Banyuwangi di ruang rapat Minak Jinggo, Senin (22/1).
Rakor percepatan GovTech gabungan kali ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Mujiono, dan rombongan Tim IT dari Kemenpan RB yang hadir di Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa adalah Staf khusus Kemenpan RB Donny Adityawarman.
•Pilot Project Pemerintah Daerah – Banyuwangi•
9 layanan prioritas di antaranya:
1. Layanan kesehatan
2. Layanan pendidikan
3. Bantuan sosial
4. Identitas digital berbasis data kependudukan
5. Layanan satu data indonesia
6. Transaksi keuangan
7. Integrasi portal service
8. Layanan aparatur negara
9. SIM online
•Keuntungan bagi Banyuwangi:
✅ Integrasi dan pengembangan layanan sangat cepat.
✅ Pemda bisa berinovasi dan mengembangkan inti
layanan, bukan fitur non-central.
✅ Dengan penambahan user, demand aplikasi
bertambah untuk pengembangan kedepan.
✅ Akses API dan infrastruktur jadi sangat mudah untuk
pengembang.
Action Plan
1. Identifikasi layanan yang paling krusial untuk digabungkan.
2. Koordinasi teknis terkait business process/flow
a. Internal Termasuk SOP human resource yang diperlukan.
b. External Terkait apa yang tampil ke masyarakat.
3. Koordinasi teknis terkait integrasi API.
4. Pemberian akun SPBE. Modular Framework.
5. Launching layanan.
6. Maintainance layanan.
Sekda Banyuwangi Ir. Mujiono mengatakan, rakor tersebut mengindahkan surat edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik (baik mitra maupun antar instansi).
“Untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (user centric) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal,” ujar Sekda Mujiono.
Hadir mendampingi Sekda Banyuwangi, Kepala Bappeda, Kepala Kominfo, Diskop UMP, Dinas PU Pengairan, Dinas PU CKPP, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, dan yang lainnya.
•Visi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”
Penulis: Aji
