Caption: Ketua AMSI Jatim Dr. Arief Rahman, S.T., M.M. didampingi Komisaris seblang.com Erwin Yudianto, S.H. beraudensi dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Moury Millewa, S.H., S.I.K., M.I.K.
Banyuwangi, harianlenteraindonesia.co.id
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Moury Millewa, S.H., S.I.K., M.I.K. mendukung penuh rencana pembentukan Komite Komunikasi Digital (KKD) di Banyuwangi untuk menangkal berita hoaks demi menjaga kondusifitas di Bumi Blambangan.
Menurutnya, era keterbukaan informasi saat ini menjadi keniscayaan yang tak bisa dielakkan. Tingginya tingkat akses digital masyarakat belum selaras dengan tingkat literasi digital.
Hal itulah yang menyebabkan masih banyaknya narasi negatif hingga berita hoaks bertebaran di dunia maya dan media sosial.
“Kami mendukung penuh sepenuhnya rencana pembentukan KKD di Banyuwangi. Harapannya, masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuwangi akan tercerahkan dan teredukasi, sehingga mereka akan paham mana informasi benar atau berita hoaks,” ujar Kapolresta.
Hal ini, lanjut Kapolresta, demi menjaga situasi kamtibnas yang aman dan kondusif di Kabupaten Banyuwangi.
“Dengan situasi kondusif, maka aktivitas investasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi akan maju. Alhasil, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi juga akan meningkat,” pungkasnya.
Memasuki tahun politik 2023, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur siap bersinergi dengan Polresta Banyuwangi untuk perangi berita bohong atau hoaks dengan mendorong terbentuknya Komite Komunikasi Digital (KKD) di Kabupaten Banyuwangi.
Rencana tersebut dicetuskan saat Ketua AMSI Jatim Dr. Arief Rahman, S.T., M.M. didampingi Komisaris seblang.com Erwin Yudianto, S.H. beraudensi dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Moury Millewa di Mapolresta, Kamis (16/2/23).
Ketua AMSI Jatim Arief Rahman mengatakan, semakin massifnya penyebaran berita hoaks yang menjadi sampah dunia digital, dapat memicu terjadinya gesekan antar masyarakat.
Terlebih di tahun politik, polisi yang memiliki tugas salahsatunya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini akan semakin berat, jika tidak melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
“Kepolisian tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu, AMSI sebagai asosiasi yang menaungi media mainstream dan profesional di bawah naungan Dewan Pers ini, siap membantu kinerja kepolisian dalam menangkal berita hoaks,” ujarnya.
Untuk itu, kata Arief, di Kabupaten Banyuwangi perlu dibentuk KKD, sebagaimana yang telah terbentuk di 32 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Didalamnya, terdiri atas pejabat pemerintah, TNI, Polri, awak media, dan akademisi.
Menurutnya, KKD yang diinisiasi bersama oleh AMSI Jatim, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya dan Pemprov Jatim sejak tahun lalu, dapat dijadikan salahsatu solusi menghadapi badai informasi di tahun politik.
“KKD yang melibatkan semua pemangku kepentingan ini diharapkan mampu untuk mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan verifikasi informasi dan cek fakta,” pungkas Arief.
