Banyuwangi, harianlenteraindonesia.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi memastikan bakal mengikuti jejak yang dibawa oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Islam Indonesia (PMII) yang sebelumnya telah melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, M. Ali Mahrus menerima audensi Mahasiswa bertempat di Ruang Khusus, Senin (12/09/2022).
M Ali Mahrus mengungkapkan, mendengarkan maupun aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan kenaikan harga BBM yang dianggap rasional karena berdasarkan atas analisis dan kajian sosial yang mereka lakukan.
“Kami memahami kajian-kajian maupun para Mahasiswa yang menolak analisis harga BBM perlu sampai ke tingkat pusat sebagai komitmen DPRD untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui sahabat PMII,” ucap Ali Mahrus saat dikonfirmasi Awak Media.
Menurut politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan Banyuwangi II ini, pada dasarnya mahasiswa meminta pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk ikut mengawal dan aspirasi Mahasiswa agar pemerintah segera meningkatkan harga BBM kepada Pemerintah Pusat dengan menanda tangani pakta integritas yang mereka buat.
“Yang diajukan oleh teman-teman Mahasiswa yakni meminta Ketua DPRD beserta pimpinan dewan lainnya untuk tanda tangan ikut mengawal mahasiswa yang tergabung dalam PMII Banyuwangi menolak kenaikan harga BBM,“ tulisnya.
Sementara Korlap, Haddad Alwi menambahkan, secara terpisah, utama dan substansial dari Pergerakan Mahasiswa Indonesia menolak secara tegas dan menuntut pemerintah mengajukan kebijakan kenaikan harga BBM.
“Mengingat situasi dan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, yang pertama harga minyak dunia sudah turun, namun pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM, ini yang perlu disesuaikan,” ucap Nasa panggilan akrab Korlap PMII.
Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi saat ini hanya akan menyengsarakan rakyat kecil karena berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, angka kemiskinan semakin tinggi dan kriminalitas semakin meningkat.
“Kami meminta DPRD Banyuwangi menolak kebijakan harga BBM ini, karena DPRD sebagai penyambung lidah rakyat di daerah agar kepada Provinsi jatim dan Pemerintah pusat,” ucap Haddaad Alwi.
Korlap PMII Banyuwangi ini juga memberikan waktu selama tiga hari kepada pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi untuk segera menyampaikan dan aspirasi mahasiswa terkait dengan kenaikan harga BBM kepada pemerintah pusat.
“Jika 3 x 24 jam aspirasi dan aspirasi kami tidak segera melaporkan kepada Jatim dan pemerintah pusat, kami akan membawakan kembali massa yang lebih besar,“ tulisnya.
Selain itu, PMII Banyuwangi juga mendesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawasi kinerja SKM dan BPH Migas khususnya terkait dengan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
