Malang, harianlenteraindonesia.co.id
Untuk mempercepat penanganan dan menuntaskan atau menurunkan angka stunting, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa bekerjasama agar permasalahan gizi buruk atau stunting pada anak balita serta ibu menyusui bisa tuntas akhir tahun ini atau minimal ada penurunan angka stunting di Kabupaten Malang, hal tersebut disampaikan Wabup mewakili Bupati Malang saat menghadiri Rembuk Stunting di Kepanjen, Selasa siang (7/10/2022).
“Agar penanganan stunting dapat tepat dan tercapai memang memerlukan kerjasama antar semua OPD, dengan penanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Dinas Kesehatan serta PemDes, dan porsi harus dibagi secara bersama sama, sehingga percepatan penanganan stunting bisa terselesaikan,” kata Didik Gatot Subroto.
Wabup menambahkan, selain dukungan Sumber Daya Manusia dari seluruh OPD, penanganan percepatan stunting harus didukung dengan anggaran yang memadai, “Untuk itu Rembuk Stunting ini sangat penting yang nanti kesimpulannya diturunkan ke setiap OPD sesuai arahan dan perintah Bapak Bupati agar stunting dapat terselesaikan pada akhir 2022 ini,” jelas pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Untuk target, lanjut Didik, setiap tahun ada penurunan angka stunting di Kabupaten Malang ini, saat ini data angka stunting di Kabupaten Malang 8,1 persen memang berbeda dengan dari Pemerintah pusat yang mencapai yang mencapai 23 persen
“Alhamdulillah sampai saat ini di bulan Agustus, dari data yang kami miliki angka stunting di Kabupaten Malang 8,1 persen atau sebanyak 6223 anak sedangkan dari pemerintah pusat memang ada perbedaan yang angkanya mencapai 23 persen. Data yang kami miliki ini yang harus dipertanggungjawabkan ke publik,” beber Wabup Malang.
Karena ini menyangkut kepentingan warga masyarakat kabupaten Malang dan membutuhkan percepatan penanganan, Pemerintah Daerah akan selalu memberikan support.
“Untuk pelaksanaannya kita menunggu setelah Rembuk Stunting ini, setelah itu baru penganggarannya diambilkan dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2022 ini yang nanti dibagi beberapa OPD yang ada ikut masuk penangan stunting ini,” tandas Wabup Malang.
Didik mengajak seluruh OPD dan PemDes lebih serius dalam penanganan stunting ini, karena dari data yang ada di lapangan aktivasinya cukup bagus.
“Jadi kita harus bareng bareng (bersama-sama) dalam penanganan stunting ini, karena data aktivasi di lapangan cukup bagus, jadi kita nantinya lebih maksimal lagi karena Pemkab Malang juga serius dalam permasalahan stunting ini,” pungkasnya.
