Depok, harianlenteraindonesia.co.id
Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan.Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan.
Made Yudistira, Direktur Bina penggerakan Lini lapangan BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengatakan,Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,dimana di targetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024.Saat ini, angkanya di 27 6 persen,ungkapnya,Rabu (27/10/2021).
Program BKKBN dimulai tahun 1970 tapi pergeseran program sesuai dengan perkembangan, program yang tadinya kita tahu di era 70 itu rata-rata anak lahir itu adalah di angka 3, dan 5,6 setelah ada program KB (Keluarga Berencana) berhasil menjadi 2,6 artinya secara kuantitas kita mencegah kelahiran se-indonesia,ujar Made usai memberi paparan sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana di rumah Joglo,Kelurahan Cinangka,Kota Depok.
Dari keberhasilan Program KB, Namun PR kita tidak selesai sampai disitu saja. Dari kuantitas lalu Presiden menujuk BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan Penurunan Stunting.
” Lahir tidak standar dengan tinggi badan, berat badan dan pertumbuhnya karena adanya faktor penyakit secara kualitas kita perbaiki.Dengan cara bagaimana mendampingi para pengantin, cek kesehatan dan sewaktu hamil didampingi, diperiksa kesehatan sampai anak berusia 2 tahun tetap selalu didampingi.”
Lanjut Made,kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Departemen dalam negeri,Desa dan apalagi ibu-ibu PKK yang paling penting untuk pendampingan keluarga,Bidan juga ya,serta kader kader KB.Jadi,sekarang BKKBN akan bekerjasama bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia kita targetkan stunting turun di 2024 di angka 14%,jelasnya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bisa bersama kolaborasi dengan Legislatif mendukung Program Pemerintah dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang seperti acara ini.Harus ada Legislatif, harus ada swasta, harus ada masyarakat karena berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kita harus mampu bisa melibatkan semua para pihak.”
Masih Made dikatakannya,bagaimana program pergerakan dan pemberdayaan masyarakat karena kita kepingin di masyarakat ada PKK dan kader kadernya, bisa mengkontribusi menyediakan makanan sehat bergizi dan disalurkan ke keluarga-keluarga yang memang kemampuannya yang sulit.Kita kan punya sebuah sumber daya yang kuat di tengah-tengah masyarakat, yaitu terutama ibu-ibu PKK, katanya.
Ditambahkannya, Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024,tandasnya.
