Dugaan Proyek Ruwet, LSM Garda Terate Datangi Kejari Kota Madiun

  • Whatsapp

MADIUN, harianlenteraindonesia.co.id

Pekerjaan normalisasi saluran jalan merak yang dimenangkan oleh CV H diduga kuat banyak keruwetan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang menunjukkan adanya keruwetan pada proyek tersebut, Ketua LSM GARDA TERATE Kota Madiun Hendro mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat, Senin 19/7.

Dengan didampingi beberapa anggota LSM Garda Terate, kedatangan Hendro ke Kejari tersebut untuk menyerahkan surat tembusan yang pernah dikirim ke Dinas PUPR Kota Madiun awal Juli lalu, ditambah berkas temuan awal indikasi penyimpangan proyek normalisasi saluran yang ada di jalan merak Kota Madiun.

Sesaat setelah serahkan beberapa berkas di kejaksaan, kepada awak media Hendro menjelaskan maksud dan kedatangannya tersebut terkait dugaan kecurangan dan keruwetan proyek normalisasi jalan merak Kota Madiun.

“Sebetulnya saya tadi mau menghadap kasintel kejaksaan negeri Kota Madiun, berhubung kasintel ada kesibukan diluar maka diwakili oleh Hambali, Jaksa Fungsional dijajaran Seksi Intel, agenda kita tadi adalah menyerahkan surat tembusan yang pernah kita kirim ke Dinas PUPR Kota Madiun,” jelasnnya.

Masih menurut Hendro, selain surat tertulis pihaknya juga menyerahkan bukti-bukti bahwa adanya penyimpangan di lapangan yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.

“Yang kita serahkan berkas awal temuan indikasi penyimpangan proyek normalisasi saluran di jalan merak, jadi disitu kita sampaikan beberapa alat bukti temuan-temuan kita dilapangan yang sebagai fakta atau bukti bahwa dilapangan telah terjadi penyimpangan, yang jelas ini ada indikasi perbuatan melawan hukum, yang perlu kita sampaikan juga adalah kegiatan penyimpangan dari kontraktor yang sudah mengarah ke indikasi melawan hukum ini diduga ada restu atau pembiaran dari dinas terkait,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendro juga mengatakan pernah pada suatu ketika ada pejabat Dinas PUPR berada di lokasi proyek normalisasi saluran yang ada di jalan merak. Meski mengetahui dengan jelas ada penyimpangan secara teknis, sengaja dibiarkan terjadi di lapangan.

“Disini kita juga punya alat bukti yang mengindikasi ke arah itu, dugaan ada persengkongkolan atau mufakat jahat antara pelaksana, pengawas dan dinas terkait, dalam hal tindak pidana Tipikor, dan itu yang perlu kita laporkan ke kejaksaan, yang jelas disini kita belum membuat laporan resmi, mengingat kita mengikuti pola aturan dari kejaksaan negeri yaitu, kita nunggu progres 100% baru kita bisa jalan, tetapi disini ada dua hal yang kita bisa laporkan langsung yaitu penyimpangan teknis dan administrasi, yang bisa kita olah dulu dalam hal soal penyimpangan administrasi, kalau penyimpangan soal teknis kita menunggu setelah progres 100% nantinya,” paparnya.

Hendro menegaskan bahwa pihaknya, LSM Garda Terate akan mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi. Menurutnya, biasanya pihak terkait akan berupaya menutupi kecurangan atau penyimpangan dengan cara membuat dan mengatur atur pembuatan CCO (Contract Change Order) seperti kejadian yang dulu dulu.

Hendro berharap kedepan untuk Pemerintah Kota Madiun bisa menyikapi hal seperti ini agar tidak terulang lagi adanya kontraktor-kontraktor yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas bangunan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Kita sebagai Lembaga swadaya masyarakat ini bisa membantu Pemerintah juga masyarakat Kota Madiun sebagai sosial control dalam rangka mengawasi pola kerja kinerja dari kontraktor-kontraktor yang mengerjakan di Kota Madiun agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, kami “LSM Garda Terate” siap mengawal proses hukum atas adanya dugaan korupsi di proyek tersebut. Demi tegaknya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, kami LSM Garda Terate siap untuk mengawal kasus ini sampai tuntas,” tutupnya.

Pos terkait