Ngawi. harianlenteraindinesia.co.id 28-10-2026. DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (28/10/2026). Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan penting, mulai dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD), tingginya belanja pegawai, kebutuhan pembangunan infrastruktur, hingga penanganan krisis air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko. Agenda meliputi penyampaian nota keuangan kepala daerah, pandangan umum fraksi, jawaban kepala daerah, laporan Badan Anggaran (Banggar), pengambilan keputusan, serta penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027.
Dalam penyampaian nota keuangan, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp2 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp2,045 triliun. Selisih anggaran tersebut direncanakan ditutup melalui pos pembiayaan, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp42 miliar.
Penyesuaian anggaran dilakukan menyusul penurunan TKD sekitar Rp28 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi, terutama pada belanja operasional barang dan jasa, sekaligus menata ulang prioritas pembangunan. Anggaran yang tersedia diharapkan tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan sentra pertanian.
Fraksi Golkar melalui Amin Sunarto mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan industri. Selain itu, fraksi tersebut menyoroti rencana pembangunan stadion baru berkapasitas sekitar 4.000 penonton sesuai standar nasional, Stadion Ketonggo, persoalan lahan SMPN 1 Mantingan, serta perlunya normalisasi drainase dan gorong-gorong untuk mengurangi risiko genangan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Arif Slamet Prasetyo menekankan pentingnya kebijakan pajak daerah yang adil, digitalisasi retribusi, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah provinsi dan kepolisian. Fraksi ini juga menyoroti tingginya belanja pegawai dan meminta penguatan belanja modal serta optimalisasi penggunaan e-katalog. Sejumlah kebutuhan infrastruktur yang turut menjadi perhatian meliputi jaringan pipa PDAM di wilayah rawan kekeringan, drainase dan trotoar Pasar Wali Kukul, ruas jalan Widodaren–Bantalan, serta Jalan Sultan Agung.
Adapun Fraksi Gabungan PAN-Demokrat melalui Arofik menyoroti ketergantungan APBD terhadap transfer pemerintah pusat, besarnya belanja operasional, dan terbatasnya ruang belanja modal. Fraksi tersebut meminta pengendalian belanja pegawai, pemenuhan alokasi infrastruktur wajib, serta penyusunan anggaran yang realistis agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Persiapan Pilkades serentak di 178 desa juga menjadi perhatian, termasuk penanganan krisis air bersih melalui perluasan jaringan pipa ke kawasan utara Bengawan Solo dan penguatan depo air di Kecamatan Karanganyar serta Pitu.
Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar, pembiayaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi perhatian. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menanggapi beban pembiayaan tenaga PPPK di tengah penyesuaian anggaran dan penurunan TKD. Persoalan tersebut perlu dibahas bersama pihak terkait agar kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan aparatur dan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan Raperda APBD 2027, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi diharapkan mampu menetapkan kebijakan anggaran yang efektif, realistis, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut menentukan skala prioritas secara tepat agar pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, pemenuhan kebutuhan air bersih, pelayanan publik, serta persiapan Pilkades serentak tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kentianawati.
