SURABAYA, harianlenteraindonesia.co.id
Arnold L. Panjaitan, Ketua DPD GAMKI Jawa Timur, mengarahkan pertemuan bersama unsur GAMKI kabupaten/kota di Timur dan perwakilan Gusdurian Jawa Timur.
Dan seluruh perizinan IMB gereja sudah lengkap sejak Agustus 2024,Penolakan ini muncul karena dinamika sosial di tingkat RT, bahkan ada dugaan pemalsuan tanda tangan warga.
GAMKI hadir untuk memastikan proses ini damai, bermartabat, dan menghormati hukum,” tegas Arnold.
Ia menambahkan, GAMKI sejak 28 Juli 2025 sudah melakukan diskusi dengan Majelis Agung GKJW dan akan menjadi garda terdepan mendampingi jemaat dalam proses advokasi.
“Kami anak kandung gereja, dan kami akan berdiri bersama jemaat,” ujarnya.
Niko Suseno Jaya Sebagai Sekretaris DPD GAMKI Jatim, juga menyebutkan Pendekatan kultural jadi fokus utama, bahwa langkah selanjutnya adalah audiensi langsung dengan Wali Kota Kediri.
“Kita hindari polemik di kelurahan, fokus ke jalur komunikasi yang lebih strategis.
Jemaat juga perlu menjaga relasi baik dengan warga sekitar melalui kegiatan sosial,” kata Niko.
Sementara itu, Koordinator Gusdurian Jawa Timur, Imam Maliki, mengingatkan pentingnya mengutamakan penyelesaian berbasis kultural.
“Jangan hanya berharap dari pemerintah, Kuatkan hubungan antar warga, rangkul mereka sebagai saudara.
Jalur kultural lebih efektif daripada pendekatan konfrontatif,” pesannya.
Ketu GAMKI Kota Kediri Rudy Swastoro menambahkan bahwa pendekatan sosial yang ramah dan tidak memaksakan kehendak akan mengundang simpati.
“Warga dan aparat bisa diajak komunikasi jika pendekatannya tepat, Gereja perlu aktif melibatkan warga dalam kegiatan bersama,” ungkapnya.
Dan Juga Ketua GAMKI Kabupaten Kediri, Aris, juga mengingatkan jemaat untuk tidak terprovokasi,Prioritas kita adalah jalan keluar damai dan menjaga suasana tetap kondusif.
Rekomendasi Advokasi, hasil pertemuan ini menyepakati beberapa langkah konkret,fokus ke audiensi dengan Wali Kota Kediri untuk Pertemuan lanjutan sebagai forum utama penyelesaian.
Dan dengan Wali Kota Kediri direncanakan segera untuk memastikan hak beribadah jemaat tetap terlindungi dan pembangunan gereja dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, Pungkas Arnold.
Dan juga tetap mengutamakan pendekatan kultural lewat kegiatan bersama warga seperti posyandu, perayaan kemerdekaan, dan kerja bakti.
Dan kami juga tidak menempuh jalur hukum atas Dugaan pemalsuan tanda tangan untuk menjaga kondusifitas.
(KREY).
