Banyuwangi, harianlenteraindonesia.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan suara kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022.
Paripurna istimewa yang dipimpin langsung ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara di ikuti seluruh pimpinan DPRD, M Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto dan Ruliono serta diikuti seluruh anggota dewan dari lintas fraksi.
Nampak hadir Bupati, Ipuk Fiestiandani, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Sekretaris Daerah, H. Mujiono, Jajaran Kepala SKPD dan Camat.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyampaikan, rapat paripurna istimewa ini sangat penting dan wajib hukumnya kepada seluruh anggota dewan untuk memperhatikan dan memperhatikan secara seksama berbicara Kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka menyambut HUT RI.
“Momen kemerdekaan harapannya ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kolaborasi untuk membangun negara Republik Indonesia dan khususnya Kabupaten Banyuwangi,” ucap Made Cahyana, Selasa (16/08/22).
Dalam bicaranya Presiden Joko Widodo menyampaikan, tantangan yang kita hadapi sangat berat. semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit.
Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Seratus tujuh negara bangkrut, sebagian besar diperkirakan jatuh. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kemiskinan.
Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini.
Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan.
Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%.
Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp. 106 triliun.
Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp. 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 surplusnya sekitar Rp. 364 triliun.
“Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus dilanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” ucap Presiden Joko Widodo dalam bicara kenegaraannya.
Selain bicara Kenegaraan dalam rangka HUT ke 77 Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang Ketarangan Pemerintah atas RUU APBD tahun Anggaran 2023. Beserta nota keuangannya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan, desain APBN 2023 harus selalu “Waspada, Antisipatif, dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan mungkin menimbulkan gejolak. Desain pengeluaran dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar memiliki daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang mendukung dan mengatasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja Negara dalam RAPBN 2023.
direncanakan sebesar Rp. 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp. 811,7 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp. 169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara.
Anggaran sosial dialokasikan sebesar Rp.479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, anggaran pendidikan sebesar Rp. 608,3 triliun.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp. 392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK. Dan pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp. 811,7 triliun.
