Banyuwangi, harianlenteraindonesia.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2022 oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, Jumat (12/8/2022) pekan lalu.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi.
Hadir dalam rapat paripurna, Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi dan Camat.
Bupati Ipuk dalam nota pengantarnya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2022 kembali membaik mengingat kondisi pandemi Covid-19 mulai berkurang secara global. pertumbuhan ekonomi kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sebesar 4,08 persen, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 3,57 persen dan nasional sebesar 3,69 persen.
“Dengan basis pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat pada 2021 dan pertumbuhan ekonomi Jatim dan nasional serta pemulihan ekonomi, diprediksi pada kuartal III dan IV tahun 2022 pergerakan perekonomian Banyuwangi mampu tumbuh mencapai 4,27 persen,” ujarnya.
Bupati Ipuk meminta kepada semua pihak untuk melakukan efisiensi. Beberapa pos anggaran yang dinilai kurang prioritas harus dihapus sehingga anggaran fokus pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 serta menyiapkan program Booster.
Selain itu, pemkab akan fokus pada pemulihan ekonomi. Untuk itu, seluruh belanja pemerintah diarahkan untuk stimulus ekonomi.
“Pada kesempatan ini saya meminta kepada semua pihak agar membeli produk lokal, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Banyuwangi. “Membeli produk lokal dan UMKM secara tidak langsung mendukung kehidupan masyarakat sehingga merangsang ekonomi Banyuwangi,” ucap Ipuk.
Fokus selanjutnya adalah keberpihakan kepada rakyat miskin dan warga mencegah pandemi Covid-19 dalam semua penyelenggaraan pemerintahan dan mempertahankan capaian kinerja yang diraih selama ini.
“Melalui berbagai upaya tersebut, pada akhir tahun 2022 kita menargetkan persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 7,58 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) berada pada kisaran 71,60 persen, indeks gini berkisar 0,32 dan tingkat terbuka berada pada kisaran 5 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk kemudian memaparkan rancangan KUPA-PPAS 2022. Rinciannya, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 3.163 triliun atau naik Rp 173,37 miliar dari perhitungan awal sebesar Rp 2.989 triliun.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 518.001 miliar atau tidak mengalami perubahan dari target pada APBD induk tahun 2022, pendapatan transfer sebesar Rp 2.493 triliun atau bertambah Rp 84.643 miliar dari perhitungan awal sebesar Rp 2.408 triliun, serta lainnya pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp 151,96 miliar, meningkat Rp 88,729 miliar dari perhitungan awal sebesar Rp 63,23 miliar.
Di sisi lain, total belanja daerah pada Perubahan APBD 2022 ditarget sebesar Rp 3,542 triliun. Angka ini meningkat sebesar 536.184 miliar dari perhitungan awal sebesar Rp 3.005 triliun. Sedangkan jumlah pembiayaan daerah pada Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 378.811 miliar, meningkat sebesar Rp 362.811 miliar dari perhitungan awal sebesar Rp 16 miliar.
Usai penyampaian nota pengantar KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2022, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.
