Ngawi, harianlenteraindonesia.co.id
DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (11/11/2026). Rapat yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Ngawi tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo, bersama sejumlah unsur terkait. Kehadiran perwakilan kecamatan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap perkembangan kebijakan pemerintah daerah yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dalam rapat tersebut terdapat dua agenda utama, yaitu penyampaian penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda yang diajukan pihak eksekutif serta penyampaian pandangan dan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ngawi.
Empat Ranperda yang menjadi pembahasan meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dari sisi pendapatan daerah, perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mendukung pengelolaan sumber pendapatan daerah. Sementara perubahan susunan perangkat daerah diarahkan untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Selain itu, Ranperda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan Ranperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berkaitan dengan pengaturan sarana pendukung jaringan telekomunikasi. Penataan tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berlangsung lebih tertib, terarah, dan terkoordinasi.
Setelah penyampaian penjelasan dari pihak eksekutif, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ngawi menyampaikan tanggapan, pandangan, serta berbagai masukan terhadap materi Ranperda. Tahapan ini menjadi bagian dari proses pembahasan bersama sebelum rancangan peraturan memasuki tahapan selanjutnya.
Melalui pembahasan empat Ranperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehadiran perwakilan Kecamatan Bringin, Wurianto Saksomo, juga menjadi bagian dari upaya mengikuti arah kebijakan daerah demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Kentianawati.
