MEDAN, harianlenteraindonesia.co.id
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) meminta kepada Menteri Negara (Meneg) Badan Urusan Milik Negara (BUMN) serius memperbaiki kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. FKPPN juga minta Kementerian BUMN untuk menyelamatkan asset-asset PTPN, baik berupa lahan/tanah maupun bangunan yang terbengkalai dan diduga dikuasai pihak lain.
“DPN FKPPN juga mendesak Kementerian BUMN RI agar memenuhi janjinya yakni membubarkan anak usaha BUMN yang tidak menguntungkan, bahkan menimbulkan kerugian. Khususnya kami minta anak usaha PTPN yang kami duga hanya menjadi ladang korupsi yang sistematis, “kata Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting dalam siaran persnya di Medan, Selasa (11/8/2020).
Pada kesempatan itu, ketua umum DPN FKPPN didampingi Wakil ketua umum H. Zulkarnain Siregar, Sekretaris Dewan Pengawas Harriadhi dan sejumlah anggota diantaranya Isfawani Harahap,Yamafati Gea, Handoko, Suprapto Eko dan Wan Eduward Ginting Suka.
Dalam Keterangan Pers DPN FKPPN menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.
“Kami segenap pengurus dan anggota Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara di seluruh Indonesia menyampaikan, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami, “teriak mereka”.
Lebih lanjut DPN FKPPN dalam pernyataannya mendesak Kementerian BUMN RI untuk menyelesaikan kewajibannya membayar Santunan Hari Tua (SHT) kepada para pensiunan PTPN yang hingga kini belum diselesaikan dan Meminta Kementerian BUMN RI untuk menaikkan pendapatan /gaji pensiunan yang saat ini sungguh tidak layak dan manusiawi, karena diduga masih didapati ada pensiunan BUMN PTPN yang sebulan hanya menerima gaji pensiun dibawah Rp100 ribu per bulan.
“Kami yakin pemerintah memiliki kepedulian dan niat baik serta memperhatikan permintaan kami ini. Karena jika hal ini diabaikan, maka puluhan bahkan ratusan ribu para pensiunan dan keluarga besarnya seluruh Indonesia, tentu akan krisis kepercayaan kepada pemerintah,”sebutnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional FKPPN, Drs HN Serta Ginting saat memberikan keterangan pers menyambut peringatan HUT ke-75 Tahun Kemerdekaan RI di Medan, Selasa (11/8/2020). (Harriadhi)
