Banyuwangi – harianlenteraindonesia.co.id Program pemberdayaan masyarakat sering kali bukan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat lokal (bottom-up), adanya kesenjangan sosio-ekonomi. Rendahnya literasi bagi masyarakat untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan demi mengambil keputusan yang tepat masih sangat rendah.
Kelemahan regulasi dan dukungan lintas sektor dalam urusan pemberdayaan kesehatan sering kali dianggap sebagai beban pemerintah. Padahal, faktor penentunya berada di sektor lain dari kesehatan.
Krisis keberlanjutan kader kesehatan adalah nomor utama pemberdayaan. Namun yang ada kepastian insentif, jaminan perlindungan, maupun pelatihan yang terstruktur untuk mereka belum maksimal sehingga berdampak kader didominasi oleh kader lansia serta minimnya minat generasi muda untuk terlibat dalam gerakan kerelawanan kesehatan desa.
Di era modern, terjadi pergeseran struktur sosial dari masyarakat komunal menjadi lebih individualis, terutama di kawasan urban (perkotaan), ikatan sosial (social capital) yang menjadi modal utama gerakan pemberdayaan masyarakat semakin menipis. Mengumpulkan warga untuk kerja bakti lingkungan atau penyuluhan kesehatan di wilayah perkotaan jauh lebih menantang dibandingkan di wilayah pedesaan tradisional.
Kepala Puskesmas (Kapus) Tapanrejo Muncar, Nur Laila Hayati, S. Keb., berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan siklus hidup dengan menempatkan keluarga sebagai unit terkecil sasaran pelayanan.
Kapus Nur Laila menerangkan, kelompok rentan seperti ibu hamil (bumil) dan lanjut usia (lansia) yang mempunyai keterbatasan fisik yang signifikan untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan secara mandiri selain itu juga lokasi posyandu terletak di sisi utara jalan provinsi yang arusnya sangat padat dan cepat.
Sementara itu, kata Nur Laila, mayoritas sasaran bumil dan lansia berdomisili di sisi selatan jalan. Menyeberangi jalan provinsi tersebut secara mandiri dinilai sangat berisiko bagi keselamatan mereka.
“Akibat dari hambatan akses dan risiko geografis tersebut, tingkat kehadiran kelompok rentan ke posyandu kurang dari 80 persen. Jika dibiarkan, hal ini akan menurunkan capaian indikator partisipasi masyarakat kedatangan-sasaran (D/S) serta menghambat deteksi dini risiko kesehatan pada bumil dan lansia di wilayah kerja Puskesmas Tapanrejo,” ungkapnya.
“Melihat hal tersebut maka diperlukan upaya dalam bentuk inovasi yang mempunyai dampak untuk memobilisasi sasaran menjangkau tempat layanan kesehatan melalui Bentor Sehatku (Becak Motor Sehatkan Wargaku),” tutur Kapus Tapanrejo Nur Laila.
°Global°
Di ranah global, isu keterbatasan akses kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, negara konflik, dan perubahan iklim. Sehingga negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi kelangkaan fasilitas medis dasar, obat-obatan esensial, dan teknologi kesehatan mutakhir dibandingkan negara-negara maju.
Hal ini juga oleh karena adanya orang di dunia jatuh ke jurang kemiskinan setiap tahunnya karena harus membayar biaya pengobatan yang sangat mahal secara mandiri akibat belum meratanya jaminan kesehatan universal (universal health coverage/uhc) serta akses oleh perang, ketidakstabilan politik, krisis iklim dan geografi menciptakan jutaan pengungsi yang sama sekali kehilangan akses ke fasilitas kesehatan dasar, memicu kembalinya wabah penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah.
°Nasional°
Di Indonesia, meskipun program Jaminan Kesalahan Nasional (JKN) telah mencakup sebagian besar populasi, keterbatasan fisik dan kualitas pelayanan masih menjadi isu strategis utama.
Ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga medis, rumah sakit tipa A/B, dokter spesialis, dan peralatan medis canggih sebagian besar menumpuk di pulau Jawa dan kota-kota besar.
Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti sebagian Papua, NTT, dan Maluku seringkali hanya mengandalkan puskesmas dengan fasilitas sangat minim.
Hambatan geografis dan transportasi dimana Indonesia sebagai negara kepulauan membuat akses fisik ke rumah sakit rujukan menjadi tantangan berat.
Biaya transportasi logistik dan rujukan pasien dari pulau terpencil seringkali jauh lebih mahal daripada biaya pengobatannya itu sendiri.
Beban ganda penyakit di Indonesia harus menangani penyakit menular tradisional seperti TB, malaria, dan demam berdarah. Sekaligus lonjakan penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes.
Keterbatasan akses deteksi dini di daerah membuat penyakit-penyakit ini seringkali baru tertangani saat sudah stadium lanjut. Tantangan implementasi JKN walaupun kepesertaan BPJS Kesehatan tinggi, akses di lapangan belum sepenuhnya setara.
Di daerah terpencil, kuota fasilitas kesehatan, ketersediaan obat kronis dalam e-katalog, dan antrean panjang masih membatasi hak pasien untuk mendapatkan penanganan cepat.
Penulis: Aji




