Depok, harianlenteraindonesia.co.id
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ada Perdanya yaitu,Perda Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.Maka bila hendak menanyakan tentang Asset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, silahkan hubungi BKD ( Badan Keuangan Daerah) bagian Asset.Demikian di sampaikan Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana di ruang kerjanya,Jumat ( 20/11/2020).
Nina Suzana berharap,agar jangan membuat opini dengan menanyakan Asset kepada yang bukan bidangnya. Hal ini tentunya akan mendapat jawaban yang menyesatkan dan tidak memuaskan, sebab pastinya kurang memahami persoalan,tuturnya.
“Jadi, apabila hendak menanyakan Asset berikan datanya yang lengkap seperti RT dan RW, juga Kelurahan serta Kecamatannya.Kemudian letak dan atau posisinya, agar kami memberikan jawaban pasti dan dapat dipertanggung jawabkan, .”ucapnya.
Untuk sewa lahan lanjut Nina di jelaskannya,apabila di katakan murah pasti ada angkanya, sedangkan di Perda sudah jelas aturannya untuk sewa prosentase dan hitungannya.Tentu , apabila tidak sesuai maka pasti akan di ketemukan oleh Inspektorat.Hal ini di sampaikan atas adanya, pemberitaan yang tidak sesuai data yang di lapangan.
Kemudian Nina mengatakan, terkait Pemberitaan Sekolah Islam Terpadu (SIT) di jelaskannya,bahwa Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang dimaksud adalah keberadaannya yang di Pesona Depok , bukan seperti yang ditulis Pesona Kahyangan.Ini saya luruskan, kemudian mengenai kepemilikannya adalah milik A Anggota DPR.RI. Partai Demokrat dari tahun 2014-2019. Bukan milik yang disebutkan di berita itu,adalah kader PKS.
Nina menambahkan,saat Ia di tanya tentang Sekolah Islam Terpadu (SIT) Pesona Kahyangan,dirinya juga bingung karena tidak ada SIT disitu.Maka dengan ini kembali saya luruskan, mungkin yang dimaksud adalah Pesona Depok.Kemudian pemiliknya yang di sebutkan dalam berita tersebut kader PKS kembali saya luruskan, SIT itu adalah milik A anggota DPR.RI tahun 2014-2019 dari partai Demokrat,tandasnya.(*joh).
