Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiyatmoko menilai program PAWANG RONDA menjadi momentum penting yang mendekatkan para pemimpin daerah dengan masyarakat. Kegiatan yang digelar di RW 07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, pada Rabu malam (2/9/2026) ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan ruang terbuka bagi warga untuk bertatap muka langsung dengan para pengambil kebijakan tanpa harus jauh-jauh mendatangi kantor pemerintahan.

“Ini momentum yang paling baik bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya warga RW 07 Kelurahan Padasuka, untuk bisa langsung bertatap muka, bersilaturahmi, dan menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan,” ujar Wahyu.

Ia menegaskan bahwa kehadiran jajaran pimpinan daerah di tengah masyarakat adalah bentuk nyata pelayanan publik yang lebih dekat dan terbuka. “Kalau ingin bertemu Pak Wali Kota tidak perlu harus ke kantor Wali Kota. Kalau ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD juga tidak perlu jauh-jauh datang ke sana. Hari ini kita yang mendatangi Bapak dan Ibu,” tegasnya.

Wahyu mengapresiasi gagasan program PAWANG RONDA yang dinilainya sebagai langkah positif membangun komunikasi tanpa sekat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, warga tidak hanya ditemani menjalankan ronda malam, tetapi juga dapat berdialog langsung dengan berbagai unsur pimpinan — mulai dari Pemkot, DPRD, Polres, Kodim, Pengadilan Negeri, hingga Kejaksaan Negeri.

“Ini hal yang sangat luar biasa dan positif. Kita bersama-sama pimpinan yang ada di Kota Cimahi hadir menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk ronda di lingkungan masing-masing,” katanya.

Ketua DPRD pun mendorong masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia meminta warga menyampaikan secara terbuka setiap persoalan, kebutuhan, maupun aspirasi agar dapat langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. “Ada Pak Wali Kota, ada DPRD, Polres, Dandim, Pengadilan Negeri, dan Ibu Kajari. Mangga, ketika ada aspirasi dan hal lainnya silakan disampaikan. Insya Allah, hal-hal yang bisa langsung kami jawab akan kami jawab,” pungkas Wahyu.

The post Wahyu Widiyatmoko Apresiasi PAWANG RONDA: Komunikasi Tanpa Sekat, Aspirasi Langsung Disampaikan appeared first on Harian Lentera Indonesia.

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS mendorong Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) Indonesia terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kebersamaan.

“Semoga Pendawa Indonesia semakin besar, maju, dan terus melahirkan gagasan serta kegiatan yang membawa kemajuan bagi Sumatera Utara dan Indonesia,” kata Lom Lom saat menghadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Minggu (20/9/2026).

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong, sekaligus mendukung program pembangunan.

“Pemerintah sangat mengapresiasi organisasi kemasyarakatan yang turut menjaga persatuan dan mendukung program pembangunan,” ujarnya.

Puncak perayaan ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Pendawa Indonesia yang telah memasuki usia ke-27 tahun.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor membacakan pesan Gubernur Sumatera Utara yang mendorong Pendawa Indonesia terus berkontribusi, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM. Pemprov Sumut juga menyiapkan program 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM.

Ketua Umum PB Pendawa Indonesia Ruslan mengatakan, Pendawa Indonesia terus memperkuat kegiatan sosial, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan pelaku usaha kecil.

Kegiatan turut dihadiri pengurus dan anggota Pendawa Indonesia dari berbagai daerah di Sumatera Utara, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS menghadiri Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Minggu (20/9/2026).(Diskom/Fitriadi Nst)

The post Lom Lom Suwondo Dorong Pendawa Indonesia Terus Berkontribusi bagi Pembangunan appeared first on Harian Lentera Indonesia.

Cimahi –harianlenteraindonesia.co.id   Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43 sekaligus pelepasan kontingen KONI Kota Cimahi menuju Porprov XV Jawa Barat Tahun 2026 menjadi momentum untuk membangun optimisme di tengah keterbatasan anggaran. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko saat hadir dalam kegiatan di Lapangan Upacara Pemkot Cimahi, Rabu (9/9/2026).

Wahyu menyadari bahwa efisiensi anggaran berimbas langsung pada dunia olahraga, tidak hanya di Cimahi tetapi juga di daerah lain. Meski begitu, ia menegaskan prestasi tetap menjadi tuntutan dan harapan bersama masyarakat. “Haornas menjadi momentum bersama. Efisiensi pasti berdampak langsung pada pembinaan olahraga, bukan hanya KONI Cimahi. Daerah lain pun pasti mengalami hal yang sama. Akan tetapi, prestasi itu tetap tuntutan dan harapan masyarakat Kota Cimahi,” ujarnya.

Melihat kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan KONI Kota Cimahi, Wahyu optimis kontingen Cimahi mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik. Jika pada Porprov sebelumnya Kota Cimahi menempati peringkat ke-15, kali ini ia menargetkan peningkatan yang signifikan. “Minimal sekarang naik lagi. Syukur bisa bersaing di 10 besar,” harapnya.

Kendati prestasi memang berbanding lurus dengan dukungan anggaran, Wahyu meyakini bahwa dengan strategi yang tepat — terutama melalui pemetaan cabor prioritas peraih medali emas — kontingen Cimahi tetap bisa bersaing secara optimal. “Pemetaan cabor peraih medali emas bisa saja diutamakan, meski bukan berarti mengesampingkan cabor lain,” tegasnya.

Dengan semangat Haornas, diharapkan seluruh pihak — atlet, pelatih, official, maupun pemangku kepentingan — dapat bersinergi secara maksimal agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi yang lebih membanggakan di Porprov XV nanti.

The post Meski Anggaran Terbatas, Ketua DPRD Cimahi Tetap Pasang Target Tinggi untuk Porprov XV appeared first on Harian Lentera Indonesia.

Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko mengingatkan masyarakat agar tidak tinggal diam apabila menemukan data bantuan sosial yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi nyata. Namun ia juga meminta warga tetap menempuh jalur resmi dan tidak tergiur tawaran oknum yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan tertentu.

“Kalau data bantuan sosial belum sesuai, jangan diam. Tetapi juga jangan menempuh jalur yang tidak jelas. Gunakan kanal resmi yang telah disediakan pemerintah,” tegas Wahyu, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Masyarakat memiliki hak untuk mengecek sekaligus mengajukan pembaruan data apabila terjadi perubahan kondisi sosial maupun ekonomi. Wahyu menjelaskan ada tiga kanal resmi yang dapat dimanfaatkan warga:

1. Cek Bansos Kemensos — melalui situs cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi resmi;

2. SIKS-NG — dengan mendatangi operator di tingkat kelurahan;

3. DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) — melalui laman dtsen-form.bps.go.id.

Meski begitu, Ketua DPRD menegaskan bahwa pembaruan data tidak serta-merta menjamin seseorang langsung menerima bantuan. Data yang diajukan akan melalui tahapan pemutakhiran, verifikasi, dan penghitungan ulang sesuai ketentuan yang berlaku. “Pembaruan data bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Semua tetap melalui proses dan hasil akhirnya ditentukan berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku. Yang terpenting adalah memastikan informasi yang kita sampaikan benar dan sesuai kondisi sebenarnya,” jelasnya.

Wahyu juga mengingatkan warga untuk waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa memasukkan nama penerima bantuan dengan meminta biaya atau imbalan. Seluruh proses harus melalui mekanisme resmi dan tidak boleh dipungut biaya. Dengan masyarakat yang aktif mengecek dan memperbarui data melalui jalur yang benar, diharapkan data sosial Kota Cimahi semakin akurat, transparan, dan bantuan tepat sasaran. “Mari bersama-sama memastikan data masyarakat benar, agar program pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. (Ramly.S)

The post Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Ketua DPRD Cimahi Ingatkan Warga Cek & Perbarui Data Sosial appeared first on Harian Lentera Indonesia.

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi dan TNI menyiapkan sekitar 5.000 personel untuk mendukung pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi di 154 desa, Minggu (20/9/2026). Pengamanan disiapkan untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan aman, tertib, dan tanpa gangguan.

Kesiapan tersebut ditandai dengan Apel Pergeseran Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Wibawa Mukti Jaya 2026 di Lapangan Parkir Central Park Meikarta, Cikarang Selatan, Sabtu (19/9/2026). Apel dipimpin Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo dan dihadiri Karo Ops Polda Metro Jaya Brigjen Pol La Ode Aries El Fathar, unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Forkopimda, serta jajaran terkait.

Kekuatan pengamanan melibatkan personel Polres Metro Bekasi, BKO Polda Metro Jaya, BKO Polres jajaran, Brimob, Dalmas, Raimas, Patra Brimob, serta 795 personel TNI. Setelah apel, personel bergeser menuju wilayah penugasan masing-masing sesuai pola pengamanan yang telah disiapkan.

Karo Ops Polda Metro Jaya turut mengecek kesiapan personel dan penempatan kekuatan sebelum pelaksanaan pengamanan. Penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan pengamanan agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo mengatakan pergeseran pasukan merupakan bagian dari kesiapan pengamanan pada tahapan pemungutan hingga penghitungan suara. Kehadiran personel diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjaga seluruh rangkaian Pilkades berlangsung tertib dan kondusif.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa netralitas personel Polri menjadi perhatian dalam seluruh rangkaian pengamanan. Masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan, intimidasi maupun gangguan dari pihak mana pun.

“Netralitas anggota Polri dalam pelaksanaan Pilkades Kabupaten Bekasi menjadi perhatian kami. Masyarakat harus dapat menggunakan hak pilih dengan aman dan tenang. Kami mengimbau seluruh pihak menghindari provokasi, intimidasi maupun ancaman, termasuk tidak melakukan praktik perjudian yang memanfaatkan momentum Pilkades,” ujar Budi.

Ia juga mengajak para calon, pendukung, dan masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan serta menghormati hasil pemilihan. Perbedaan pilihan diharapkan tidak menjadi pemicu perselisihan. Apabila terdapat keberatan terhadap proses maupun hasil Pilkades, penyelesaiannya diimbau ditempuh melalui mekanisme yang berlaku.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan dapat segera menyampaikan informasi kepada petugas atau menghubungi Layanan Polisi 110.

The post Jaga Rasa Aman Warga, Polda Metro Jaya Perkuat Pengamanan Pilkades di Kabupaten Bekasi appeared first on Harian Lentera Indonesia.

LUBUK PAKAM_harianlenteraindonesia.co.id
Investor asal China menjajaki rencana pengembangan industri daur ulang di Kabupaten Deli Serdang, termasuk pengolahan sampah elektronik menjadi produk bernilai ekonomi. Rencana investasi tersebut dibahas dalam audiensi bersama Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, Jumat (18/9/2026).

Bupati mengatakan, Deli Serdang memiliki potensi besar untuk pengembangan industri, didukung posisi sebagai daerah penyangga, luas wilayah, dan konektivitas. Pemkab Deli Serdang siap memberikan kemudahan sesuai ketentuan agar investasi yang masuk dapat segera memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Deli Serdang terus membuka ruang bagi investasi yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui penjajakan industri daur ulang bersama investor asal China,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Peluang membuka ribuan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, namun tetap sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menambahkan, Deli Serdang saat ini memiliki lebih dari 400 pabrik. Dengan luas wilayah dan potensi yang dimiliki, peluang pengembangan sektor industri masih terbuka.

“Kehadiran bapak menjadi peluang bagi tumbuhnya industri di Deli Serdang yang bermanfaat bagi perluasan akses kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Siswanto selaku juru bicara investor mengatakan, ketertarikan untuk berinvestasi di Deli Serdang didorong komitmen Pemkab Deli Serdang dalam mendukung investasi, serta potensi wilayah dan konektivitas yang dimiliki.

“Ada banyak proyek yang mau dijalankan. Sebagian besar mereka fokusnya ke daur ulang. Mereka ingin mengelola sampah elektronik menjadi sesuatu yang berharga,” terangnya.

Salah satu rencana pabrik diperkirakan dapat menyerap 5.000 hingga 10.000 tenaga kerja karena menggunakan sistem produksi manual.

“Selain karena wilayah dan konektivitas, para investor tertarik ke Deli Serdang karena komitmen Bupati dan Wakil Bupati yang memberikan kemudahan terhadap investasi,” tambahnya.

Audiensi turut dihadiri Kepala Bappedalitbang Yetti Sembiring; Kepala Dinas DPMPTSP, Rio Laka Dewa; Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Faisal Rahman; Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Syahdin Seria Budi Pane; Kepala Dinas Cikataru , Rachmadsyah; Kepala Dinas Kominfostan, Sandra Dewi Situmorang; Leo Widjaja; Guan Xijin; Zhang Kai; serta tokoh masyarakat Tionghoa, Ali Johnsen.

Investor asal China menjajaki rencana pengembangan industri daur ulang di Kabupaten Deli Serdang, termasuk pengolahan sampah elektronik menjadi produk bernilai ekonomi. Rencana investasi tersebut dibahas dalam audiensi bersama Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, Jumat (18/9/2026).(Diskom/Fitriadi Nst)

The post Investor China Jajaki Industri Daur Ulang di Deli Serdang appeared first on Harian Lentera Indonesia.

Karawang, harianlenteraindonesia.co.id  18 September 2026 – Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhan, S.Sos., S.H., M.Han. bersama Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Saan Mustopa, M.Si. memperkuat sinergi dalam mengawal penyaluran Bantuan Pangan Beras agar manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan bersama Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., serta jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Saan Mustopa, M.Si. menyampaikan bahwa Bantuan Pangan Beras merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca dan musim paceklik. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

“Bantuan pangan dari pemerintah ini merupakan salah satu stimulus dan bentuk perhatian kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca yang berkepanjangan dan musim paceklik. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat penerima manfaat, sehingga bantuan pangan berupa beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” ujar Saan Mustopa.

Saan menambahkan, penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 diberikan sebanyak 10 kilogram per penerima manfaat setiap bulannya. Bantuan tersebut juga berlanjut untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran terkait untuk memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdani, S.Sos., S.H., M.Han. menegaskan kesiapan BULOG dalam mendukung pemerintah melalui penyaluran Bantuan Pangan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. BULOG juga terus memastikan penyaluran berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“BULOG terus memastikan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Bantuan pangan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Untuk wilayah Jawa Barat, Bantuan Pangan Beras alokasi Juli hingga September 2026 mencakup 6.039.551 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total alokasi sebanyak 181.186,53 ton beras. Khusus Kabupaten Karawang, program ini menjangkau 249.725 PBP dengan total alokasi sebanyak 7.491,75 ton beras.

Sementara di Kecamatan Telukjambe Barat, Bantuan Pangan dialokasikan kepada 3.225 PBP dengan total 96,75 ton beras. Salah satu titik penyaluran yang ditinjau adalah Desa Karangligar, dengan jumlah 377 PBP dan total alokasi sebanyak 11,31 ton beras untuk tiga bulan.

Berdasarkan data per 16 September 2026, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Jawa Barat untuk alokasi Februari–Maret telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk alokasi Juli–September mencapai 61,98 persen. Di sisi lain, pengadaan beras dalam negeri telah mencapai 641.343 ton atau 92,35 persen dari target 694.432 ton, dengan stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat 678.068 ton.

Melalui kesiapan stok, penyerapan beras dalam negeri, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BULOG akan terus mendukung pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan berkelanjutan.

The post Dirut BULOG Bersama Wakil Ketua DPR RI Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan di Karawang, Pastikan Bantuan Diterima Masyarakat appeared first on Harian Lentera Indonesia.

LUBUK PAKAM_harianlenteraindonesia.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, Jumat (18/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Agustiawan Saragih dan dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Enam Ranperda yang disetujui meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Persetujuan Bangunan Gedung; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; serta Pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pembentukan Kecamatan Percut Deli.

Membacakan sambutan Bupati Deli Serdang, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta komitmen dalam pembahasan keenam ranperda tersebut hingga mencapai persetujuan bersama.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang telah bersama-sama membahas, mengkaji, serta memberikan berbagai masukan, kritik dan saran terhadap ranperda yang kita sepakati pada hari ini,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pembentukan perda tidak sekadar menjadi proses administratif dan legislasi, tetapi harus mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, regulasi tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2025.

Sementara itu, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan perpajakan daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik.

Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, tata ruang dan keserasian lingkungan.

Di bidang pendidikan dan keagamaan, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah, pesantren dan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia yang berilmu, berkarakter dan berakhlak.

Sedangkan Ranperda tentang Pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pembentukan Kecamatan Percut Deli menjadi langkah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

“Pemekaran ini hendaknya tidak hanya dipandang sebagai perubahan administratif wilayah, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Lom Lom.

Ia menambahkan, pembentukan Kecamatan Percut Deli perlu diikuti sinkronisasi data kependudukan, administrasi pemerintahan, pembaruan dokumen resmi, serta koordinasi lintas instansi agar tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan kepada masyarakat.

Lom Lom berharap pelaksanaan perda yang telah disepakati dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan dapat mendukung terwujudnya Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, Jumat (18/9/2026).
( Diskom/Fitriadi Nst)

The post DPRD Deli Serdang Setujui Pemekaran Percut Sei Tuan dan Lima Ranperda Lainnya appeared first on Harian Lentera Indonesia.

SURABAYA —harianlenteraindonesia.co.id Gelombang penolakan dan kekecewaan pelaku transportasi lokal Malang Raya terhadap program operasional Trans Jatim kian memuncak.

Para perwakilan sopir dan pemilik mikrolet malang raya yang tergabung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (FRONT ASAM) gabungan dari Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) dan Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari ini Kamis 17 September 2026, pukul 13.00 Wib.

Kedatangan perwakilan FRONT ASAM ini bermaksud mengadakan pertemuan resmi menindaklanjuti surat audiens lanjutan tertanggal 14 September 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, dan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur.

Namun, kedatangan mereka justru berbuah kekecewaan mendalam. Seluruh anggota DPRD Jawa Timur yang diharapkan mampu memperjuangkan nasib rakyat kecil dari sopir/pemilik mikrolet malang raya tidak ada di tempat dan memilih bertolak ke Jakarta tanpa pemberitahuan atau konfirmasi resmi sebelumnya.

Ketua FRONT ASAM sekaligus Ketua Umum ADRONE, Budi Andri Yanto, menegaskan kekecewaan para sopir/pemilik mikrolet malang raya ini terhadap sikap pemerintah dan anggota legislatif. Pihaknya menilai pemerintah kurang transparan mengenai program Trans Jatim di Malang Raya sehingga memicu kesalahpahaman di lapangan serta kerugian ekonomi yang masif bagi sopir dan pemilik mikrolet akibat pengoperasian Koridor I.

“Kami sangat kecewa. Kekecewaan ini kian bertambah karena notulensi hasil komitmen aksi demo damai tanggal 29 Juli 2026 lalu hingga kini tidak direalisasikan oleh Dishub Jatim. Kami juga menyayangkan sikap DPRD Jatim yang meninggalkan kami tanpa konfirmasi di saat 494 sopir dan pemilik mikrolet malang raya sedang memperjuangkan nasibnya,” ujar Budi Andri Yanto, pria yang akrab di sapa Andre.(17/9)

Rasa frustrasi senada diungkapkan Koordinator Lapangan FRONT ASAM, Iin Junaidi. Menurutnya, pemerintah dan wakil rakyat terkesan acuh terhadap penghidupan ribuan keluarga sopir/pemilik mikrolet malang raya yang terdampak langsung.

“Kalau seperti ini, kami sebagai rakyat yang tertindas harus minta tolong ke siapa lagi di Indonesia ini? Kami butuh menafkahi keluarga, bukan malah ditelantarkan seperti ini. Kami hanya butuh keadilan buat masa depan keluarga dan anak-anak kami,” tegas Iin yang di sapa akrab Soni.

Melalui surat resminya, FRONT ASAM membawa lima pokok tuntutan utama yang ditegaskan untuk segera dikawal dan direalisasikan oleh pihak Pemprov Jatim dan Dishub Jatim :
1. Realisasikan Notulensi Aksi 29 Juli 2026 : “Menagih janji dan komitmen tertulis yang telah disepakati bersama pada aksi demo damai 29 Juli 2026”.
2. Evaluasi Ulang Koridor I Secara Transparan : “Meminta evaluasi ulang menyeluruh atas dugaan cacat administratif dan prosedur dalam proses serta implementasi Koridor I yang telah merugikan 494 sopir dan pemilik mikrolet”.
3. Keadilan dan Perlindungan Ekonomi Merata : “Meminta keadilan dan solusi konkret bagi 494 sopir dan pemilik mikrolet yang pendapatannya merosot tajam hingga 75% akibat beroperasinya Koridor I”.
4. Transparansi Blueprint Program Trans Jatim : “Meminta kejelasan dokumen cetak biru (blueprint) perencanaan Trans Jatim di Malang Raya secara terbuka kepada publik dan pelaku transportasi lokal malang raya”.
5. Pelibatan Adil dalam Ekosistem Transportasi : “Menuntut dilibatkan secara adil, merata, dan transparan dalam setiap tahapan program, serta menolak segala bentuk kebijakan yang meminggirkan dan mematikan mata pencaharian sopir dan pemilik mikrolet di malang raya”.

FRONT ASAM melalui perwakilannya, Andre menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini sampai Pemprov Jawa Timur dan Dishub Jawa Timur beserta Pemerintah setingkat dibawahnya memberikan kepastian hukum serta solusi nyata demi keberlangsungan hidup para sopir/pemilik mikrolet di Malang Raya.(M.yus)

The post FRONT ASAM Datangi DPRD Jatim, Sopir Mikrolet Malang Raya Desak Evaluasi Trans Jatim Koridor I appeared first on Harian Lentera Indonesia.

Lawang, harianlenteraindonesia.co.id Ketua yayasan Nawasena Arsa Indonesia,Arief Ramadhansyah,membatah panti rehabilitasinya menjadi tempat transit pelepasan tersangka narkoba dan memunggut biaya puluhan juta untuk rehabilitasi penyitas narkoba yang dirawatnya. Hal itu disampaikan langsung oleh arif,kepada media di kantornya,Panti Rehabilitasi Nawasena,Perumahan Griya Husada,Sumber Porong,Lawang (16/9/26)

Kedatangan tim media ke panti rehabilitasi tersebut,berdasarkan adanya info dari masyarakat adanya dugaan permintaan sejumlah uang dengan nominal 80 juta kepada keluarga tersangka pemakai narkoba yang di tangkap Unit Narkoba Polres Batu,pada 23/7/26 di wilayah Toyomarto,Kabupaten Malang. Dalam operasi tersebut polisi menangkap 2 orang tersangka berinisial H dan Y,kedua tersangka di tangkap di rumah nenek H,di Toyomarto,singosari kab Malang.

Dari informasi yang diterima media ada oknum Sat Narkoba yang meminta mahar sebesar 40 juta pada masing-masing keluarga korban,menjadi total 80 juta kepada kedua tersangka dengan dalih untuk rehabilitasi,dimana H direhap di Sidoarjo dan Y di Nawasena,Lawang.

Terkait hal itu saat mengunjungi Panti Rehabilitasi Nawasena,Lawang,Arief (16/9/26) dihadapan tim media mengatakan
“Benar memang ada salah satu penyitas narkoba bernama Y yang dirawat disini selama satu bulan dan sekarang sudah pulang.

Biaya rehabilitasi itu ditanggung keluarga penyitas,bukan diberikan oleh pihak institusi manapun,kami menerima Y berdasar surat keputusan rehabilitasi yang di keluarkan dari BNN,untuk keluarga Y mereka membayar 4 juta an,selama dia dirawat disini karena kemampuan keluarganya hanya segitu.

Panti rehabilitasi Nawasena sendiri merupakan yayasan yang bermitra dengan BNN jadi kami ini adalah panti rehabilitasi swasta bukan panti yang didirikan oleh pemerintah,namun kami memang memiliki naungan di bawah Kementerian Kesehatan. Walaupun begitu kami tidak pernah membebankan biaya perawatan sampai puluhan juta rupiah,dari kami standar biaya standarnya hanya 5 juta/bulan,selama masa rehabilasi 3 bulan jadi total 15 juta rupiah dan biaya ini juga masih bisa dinego oleh pihak keluarga apabila memang mereka benar-benar tidak mampu,dengan menunjukkan beberapa berkas sebagai syarat.

Jadi sangat tidak benar angka puluhan juta tersebut muncul srbagai biaya rehab,selain itu kami juga melakukan perawatan sesuai prosedur,tidak ada istilah menjadi tempat kamuflase transit pelepasan tersangka pengguna narkoba yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian,seperti kasus Y dia memang dirawat disini selama 1 bulan kemudian baru dipulangkan.

Sebenarnya untuk proses rehabilitasi sendiri ada 2 cara yang biasa kami tangani yakni rehab karena permintaan sendiri dan dari keputusan BNN. Kami juga tidak lepas begitu saja orang-orang yang pulang karena secara berkala terus melakukan pendampingan dan pemantauan yang melibatkan keluarga juga untuk memastikan korban penyalahgunaan narkoba ini benar-benar bisa lepas dari ketergantungannya. Pemantauan ini kita lakukan selama 3 bulan.

Satu hal yang ingin kami sampaikan pada masyarakat bahwa proses rehabilitasi itu bisa dilakukan secara kesadaran sendiri dari penyitas maupun keluarga agar anggota keluarganya lepas dari adiksi obat terlarang yang dikonsumsinya,dan yang paling penting adalah biayanya tidak besar bisa dinegosiasikan,karena pada dasarnya kehadiran kami adalah untuk membantu masyarakat dan generasi muda bangsa ini untuk bebas dari narkoba.

Kami ini bukan lembaga pemerintah,jadi memang butuh biaya untuk perawatan penyitas selama dirumah rehabilitasi,seperti makan,pendampingan konsultasi dengan para ahli dan tenaga kesehatan juga,selain juga kebutuhan lainnya yang terkait proses rehabilitasi para penyitas,untuk saat ini ada 20 orang yang dalam perawatan kita” Terangnya.

Sementara itu terkait kasus penangkapan tersangka H dan Y,tim media juga telah melakukan konfirmasi pada Kasat Narkoba Polres Batu,Bobby Abadi Rustam dan anggota unit 3 Sat Narkoba,Eric pada (20/8/26) melalui pesan pribadi,namun sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban.(M.yus)

The post Panti Rehabilatasi Nawasena Bantah Jadi Transit Tersangka Narkoba. appeared first on Harian Lentera Indonesia.